Jakarta, 15 Februari 2026 – Kementerian Keuangan Republik Indonesia secara resmi mengumumkan dibukanya pendaftaran seleksi calon pengganti Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026-2031. Pengumuman ini disampaikan melalui Siaran Pers Nomor: 023/SEK/DJPLK/02/2026 yang diterbitkan hari ini.

Seleksi ini bertujuan untuk mengisi kekosongan jabatan satu anggota Dewan Komisioner OJK yang masa jabatannya berakhir pada Maret 2026, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.

Jadwal Pendaftaran:
- Pendaftaran dibuka mulai 17 Februari 2026 pukul 08.00 WIB hingga 10 Maret 2026 pukul 16.00 WIB.
- Pengumuman hasil verifikasi administrasi: 20 Maret 2026.
- Seleksi tahap I (tes tertulis): 25-27 Maret 2026.
- Seleksi tahap II (wawancara): 1-5 April 2026.
- Pengumuman calon terpilih: 15 April 2026.

Persyaratan Calon:
1. Warga Negara Indonesia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berusia maksimal 60 tahun pada saat pengangkatan.
2. Memiliki integritas, komitmen, dan rekam jejak yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
3. Pengalaman minimal 10 tahun di bidang keuangan, perbankan, pasar modal, atau asuransi, dengan jabatan setara direktur atau lebih tinggi.
4. Lulusan S1 dari universitas terakreditasi, lebih diutamakan S2/S3 di bidang terkait.
5. Tidak sedang menjabat di lembaga politik, partai politik, atau memiliki konflik kepentingan.

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui portal resmi Kementerian Keuangan di https://seleksi.ojk.kemenkeu.go.id. Calon wajib mengunggah dokumen seperti CV, surat pernyataan bebas KKN, ijazah, dan surat rekomendasi.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menekankan bahwa seleksi ini akan dilakukan secara transparan dan independen oleh Panitia Seleksi yang terdiri dari perwakilan Kementerian Keuangan, OJK, DPR RI, serta pakar independen. "Kami berkomitmen menghadirkan komisioner OJK yang profesional untuk mendukung stabilitas sektor jasa keuangan nasional di tengah dinamika ekonomi global 2026," ujarnya dalam keterangan resmi.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Call Center Kementerian Keuangan di 1500-295 atau email: info.seleksi@kemenkeu.go.id.

Kontak Media:
Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Risiko – Kementerian Keuangan
Telp: (021) 350-7740 | Email: humasdjplk@kemenkeu.go.id

(Start)
Jakarta, 15 Februari 2026 - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mengumumkan pencairan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk bulan Februari 2026 telah dimulai sejak 10 Februari lalu. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 45 triliun untuk 18,8 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di seluruh Indonesia.

Besaran bantuan PKH untuk Februari 2026 naik menjadi Rp 1.200.000 per keluarga per bulan, tergantung komposisi anggota keluarga (misalnya Rp 900.000 untuk ibu hamil/anak, hingga Rp 3.000.000 untuk keluarga dengan lansia dan disabilitas). Sementara BPNT senilai Rp 250.000 per jiwa per bulan, yang bisa digunakan untuk belanja pangan di e-warung mitra.

Cara cek status pencairan sangat mudah dilakukan melalui aplikasi resmi Cek Bansos versi 3.0 yang telah di-update dengan fitur AI pada Januari 2026. Berikut langkah-langkahnya:

1. Via Aplikasi Cek Bansos:
2. Download atau update app Cek Bansos di Play Store/App Store.
3. Buka app, pilih menu "Cek Status PKH/BPNT".
4. Masukkan NIK dan verifikasi dengan OTP SMS.

5. Status akan muncul: "Sudah Cair", "Belum Cair", atau "Tidak Masuk KPM", beserta tanggal pencairan dan saldo terakhir.

6. Via Website Kemensos:

7. Kunjungi bansos.kemensos.go.id.
8. Pilih "Cek PKH/BPNT", input NIK dan CAPTCHA.

9. Hasil menampilkan detail transfer ke rekening BRI/BNI/Bank BJB atau kartu sembako.

10. Via ATM/Internet Banking:

11. Cek saldo di ATM terdekat (BRI, Mandiri, BNI) atau mobile banking.

12. Untuk BPNT, scan kartu di e-warung untuk lihat kuota tersisa.

13. Hubungi Call Center:

14. Telepon 159 hotline Kemensos atau WhatsApp 0811-1005-159 untuk konfirmasi manual.

Hingga 14 Februari 2026, 65% KPM telah menerima pencairan, dengan target 100% selesai akhir bulan. Jika belum cair, pastikan data KTP/NIK aktif dan tidak ada tunggakan kredit. Kemensos juga peringatkan waspada penipuan oknum yang minta biaya administrasi.

"Pencairan Februari ini terintegrasi dengan data DTKS 2026 yang telah divalidasi ulang menggunakan big data BPS dan KPU," ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam konferensi pers virtual, Senin (15/2).

Untuk info terkini, pantau akun resmi @kemensosri dan aplikasi Cek Bansos. (End)

(Start) Jakarta - Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (12/2/2026). Dalam pertemuan tersebut, Prabowo mengajak pelaku sektor industri untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya guna mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional 7 persen di tahun ini.

"Indonesia sedang bangkit. Saya minta para pengusaha, khususnya industri manufaktur dan teknologi, untuk ekspansi dan ciptakan jutaan lapangan kerja baru. Pemerintah siap fasilitasi insentif pajak dan kemudahan perizinan," ujar Prabowo usai pertemuan.

Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, menyambut positif ajakan tersebut. "Kami komitmen dukung program presiden dengan investasi Rp500 triliun di sektor industri hijau dan digital sepanjang 2026," katanya.

Pertemuan ini bagian dari strategi pemerintah mengatasi pengangguran pasca-pandemi dan transisi energi. Data BPS per Januari 2026 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di 4,8 persen, turun dari 5,3 persen tahun lalu. (end)