Jakarta, 15 Februari 2026 - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mengumumkan pencairan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk bulan Februari 2026 telah dimulai sejak 10 Februari lalu. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 45 triliun untuk 18,8 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di seluruh Indonesia.

Besaran bantuan PKH untuk Februari 2026 naik menjadi Rp 1.200.000 per keluarga per bulan, tergantung komposisi anggota keluarga (misalnya Rp 900.000 untuk ibu hamil/anak, hingga Rp 3.000.000 untuk keluarga dengan lansia dan disabilitas). Sementara BPNT senilai Rp 250.000 per jiwa per bulan, yang bisa digunakan untuk belanja pangan di e-warung mitra.

Cara cek status pencairan sangat mudah dilakukan melalui aplikasi resmi Cek Bansos versi 3.0 yang telah di-update dengan fitur AI pada Januari 2026. Berikut langkah-langkahnya:

1. Via Aplikasi Cek Bansos:
2. Download atau update app Cek Bansos di Play Store/App Store.
3. Buka app, pilih menu "Cek Status PKH/BPNT".
4. Masukkan NIK dan verifikasi dengan OTP SMS.

5. Status akan muncul: "Sudah Cair", "Belum Cair", atau "Tidak Masuk KPM", beserta tanggal pencairan dan saldo terakhir.

6. Via Website Kemensos:

7. Kunjungi bansos.kemensos.go.id.
8. Pilih "Cek PKH/BPNT", input NIK dan CAPTCHA.

9. Hasil menampilkan detail transfer ke rekening BRI/BNI/Bank BJB atau kartu sembako.

10. Via ATM/Internet Banking:

11. Cek saldo di ATM terdekat (BRI, Mandiri, BNI) atau mobile banking.

12. Untuk BPNT, scan kartu di e-warung untuk lihat kuota tersisa.

13. Hubungi Call Center:

14. Telepon 159 hotline Kemensos atau WhatsApp 0811-1005-159 untuk konfirmasi manual.

Hingga 14 Februari 2026, 65% KPM telah menerima pencairan, dengan target 100% selesai akhir bulan. Jika belum cair, pastikan data KTP/NIK aktif dan tidak ada tunggakan kredit. Kemensos juga peringatkan waspada penipuan oknum yang minta biaya administrasi.

"Pencairan Februari ini terintegrasi dengan data DTKS 2026 yang telah divalidasi ulang menggunakan big data BPS dan KPU," ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam konferensi pers virtual, Senin (15/2).

Untuk info terkini, pantau akun resmi @kemensosri dan aplikasi Cek Bansos. (End)

(Jakarta, 14 Februari 2026) - Aktivis politik Bonatua Sinaga mengklaim telah menerima salinan ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tanpa sensor apa pun dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dokumen tersebut diserahkan secara resmi pada Jumat (13/2) setelah proses pengajuan informasi publik yang berlangsung selama enam bulan.

Bonatua menyatakan bahwa ijazah asli dari Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut menunjukkan detail lengkap, termasuk nomor registrasi, tanda tangan dekan, dan catatan kelulusan pada 1985. "Ini bukti transparansi yang ditunggu-tunggu publik. Tidak ada lagi alasan untuk menyembunyikan fakta," ujar Bonatua dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (14/2).

KPU membenarkan pemberian dokumen tersebut melalui Direktur Hukum KPU, I Made Degung. "Kami mematuhi UU Keterbukaan Informasi Publik. Dokumen ini autentik dan telah diverifikasi ulang," katanya. Namun, pihak UGM belum memberikan komentar resmi terkait keaslian.

Isu ijazah Jokowi kembali mencuat di 2026 setelah putusan Mahkamah Konstitusi menolak gugatan serupa pada 2025. Pengamat politik menilai ini bisa memicu perdebatan baru menjelang Pemilu 2029. Jokowi sendiri belum merespons hingga berita ini diturunkan. (CNN Indonesia)

Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menjelaskan penyebab perbedaan data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan dengan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Penjelasan ini disampaikan saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (17/2/2026).

"Perbedaan data ini murni teknis. Data PBI JKN dari Kemensos berjumlah 100,5 juta jiwa per Januari 2026, sementara Kemenkes mencatat 98,2 juta. Ini karena proses sinkronisasi database yang masih berlangsung pasca-integrasi DTKS nasional versi 3.0," ujar Risma di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Mensos menambahkan, ketidaksesuaian disebabkan oleh verifikasi lapangan yang dilakukan Kemensos menggunakan AI dan drone pemantauan rumah tangga miskin di 514 kabupaten/kota. "Kemenkes fokus pada data klaim layanan kesehatan, sementara kami pada data kelayakan bantuan. Sudah ada MoU untuk rekonsiliasi data akhir Maret 2026," lanjutnya.

Wakil Ketua Komisi IX, dr. Terawan Agus Putranto, meminta percepatan. "Ini krusial untuk cakupan JKN 100 persen di 2026 sesuai RPJMN. Jangan sampai PBI tergerus karena data ganda," tegasnya.

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes, dr. Abdul Kadir, membenarkan adanya disparitas 2,3 juta data. "Kami sedang audit bersama BPJS untuk hindari pemborosan anggaran Rp 45 triliun PBI tahun ini," katanya.

Pemerintah menargetkan seluruh perbedaan teratasi sebelum Lebaran 2026, dengan bantuan platform Big Data Nasional yang diluncurkan Januari lalu. (dry/rsl)

(Start) Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap siasat 11 tersangka kasus korupsi pengolahan limbah kelapa sawit yang merugikan negara Rp 14 triliun. Pengungkapan ini dilakukan pada Jumat (13/2/2026) di Jakarta.

Modusnya, tersangka memanipulasi data limbah sawit untuk mendapatkan subsidi pemerintah senilai miliaran rupiah. Mereka bekerja sama dengan perusahaan sawit besar di Sumatera dan Kalimantan.

"Para tersangka sengaja memalsukan laporan produksi limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) agar lolos verifikasi dan cairkan dana hibah," ujar Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, dalam konferensi pers.

Kerugian negara mencapai Rp 14 triliun dari 2022-2025, termasuk pencemaran lingkungan di 15 wilayah perkebunan. 11 tersangka terdiri dari direktur perusahaan, pejabat dinas pertanian, dan konsultan lingkungan.

Kejagung telah sita aset senilai Rp 5 triliun, termasuk tanah dan rekening bank. Sidang perdana digelar Maret 2026 di Pengadilan Tipikor Jakarta. (end)

(Start) Jakarta, 15 Februari 2026 - Media Israel, Ynet News, melaporkan bahwa Indonesia berpotensi menjadi negara pertama yang mengirim pasukan ke Gaza untuk misi perdamaian di bawah mandat PBB. Kabar ini mencuat setelah pernyataan Menteri Pertahanan RI, Suryo Hadi, yang menyatakan kesiapan TNI untuk bergabung dalam koalisi internasional guna menstabilkan wilayah tersebut pasca-gencatan senjata permanen antara Israel dan Hamas pada Januari lalu. "Indonesia siap memimpin upaya kemanusiaan ini, sebagai negara Muslim terbesar di dunia," ujar Suryo dalam konferensi pers di Jakarta. Reaksi keras datang dari kelompok oposisi domestik yang menyebut langkah ini sebagai "provokasi berbahaya" terhadap kepentingan nasional. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI membantah adanya keputusan final, menekankan bahwa pengiriman pasukan masih dalam tahap konsultasi dengan PBB. Pengamat militer memperingatkan risiko eskalasi konflik regional jika Indonesia terlibat langsung. (End)

Jakarta - Komisi I DPR RI menyetujui penerimaan hibah dari Jepang senilai 1,9 juta Yen Jepang (sekitar Rp 200 miliar) untuk pengadaan empat kapal patroli cepat guna penguatan maritim di wilayah Natuna. Persetujuan ini disahkan dalam rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan, Rabu (18/2/2026).

Ketua Komisi I DPR, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, menyatakan hibah ini strategis mengingat ketegangan di Laut China Selatan yang masih berlanjut hingga 2026. "Hibah ini setara dengan empat kapal patroli kelas PC-40 yang modern, dilengkapi radar canggih dan senjata ringan. Ini akan tingkatkan kapabilitas TNI AL di perairan kita," ujarnya usai rapat.

Menurut Kementerian Pertahanan, kapal-kapal tersebut akan diproduksi oleh PT PAL Indonesia bekerja sama dengan Mitsubishi Heavy Industries Jepang, dengan pengiriman dijadwalkan akhir 2026. Hibah ini bagian dari program Japan-Indonesia Maritime Security Dialogue (JIMSD) yang diperkuat pasca-KTT ASEAN-Jepang 2025.

Anggota Komisi I dari Fraksi PDIP, Utut Adianto, mendukung penuh. "Ini bukti diplomasi pertahanan kita berhasil. Tidak ada beban APBN, tapi manfaatnya besar untuk kedaulatan NKRI," katanya. Sementara itu, Fraksi Gerindra meminta transparansi penggunaan hibah agar tepat sasaran. Rapat berlangsung harmonis tanpa dissenting vote. (dry/rsl)

BANDUNG, KOMPAS.com – Tim SAR gabungan berhasil menemukan jasad seorang pendaki yang hilang di Bukit Mongkrang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada Sabtu (14/2/2026) malam. Pendaki tersebut ditemukan meninggal dunia di lereng Bukit Mitis yang berjarak sekitar 5 kilometer dari lokasi awal hilang.

Korban bernama Andi Pratama (28), warga Jakarta Selatan, dilaporkan hilang sejak Jumat (13/2/2026) siang saat mendaki sendirian di Bukit Mongkrang. Keluarga melaporkan ke Pos SAR Cisurupan setelah Andi tak kunjung kembali dan ponselnya tak aktif.

"Kami temukan korban sekitar pukul 20.45 WIB di ketinggian 1.200 mdpl Bukit Mitis. Diduga korban tersesat akibat kabut tebal dan hujan deras yang melanda sejak Kamis lalu. Penyebab kematian diduga hipotermia dan jatuh dari tebing," ujar Kepala Pos SAR Cisurupan, Yudi Hermawan, Minggu (15/2/2026).

Tim SAR yang terdiri dari 45 personel Basarnas, Polri, TNI, dan relawan mendaki sejak Sabtu pagi dengan dukungan drone thermal. Jasad korban dievakuasi ke Posko SAR dan diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan di Jakarta.

Kepala Basarnas Jawa Barat, Nana Supriatna, mengimbau pendaki untuk tidak mendaki solo dan memantau prakiraan cuaca BMKG. Saat ini, hujan lebat masih mengguyur wilayah Bandung Raya hingga Senin (16/2/2026). (END)

(Jakarta, 15 Februari 2026) Pemerintah resmi menetapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi seluruh pegawai negeri sipil (PNS) dan BUMN untuk mengantisipasi lonjakan mudik Lebaran 1447 H. Kebijakan ini berlaku pada 18-19 Maret 2026 (sehari sebelum cuti bersama) dan 22-23 Maret 2026 (sehari setelah cuti bersama).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Wulandari, menyatakan bahwa pengumuman ini bertujuan mengurangi kemacetan lalu lintas dan beban transportasi publik menjelang Idul Fitri yang jatuh pada 20 Maret 2026. "WFA ini memungkinkan pegawai bekerja dari kampung halaman atau lokasi mana pun dengan konektivitas internet, sambil tetap menjaga produktivitas nasional," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Senin (15/2/2026).

Kebijakan ini juga berlaku bagi sektor swasta secara sukarela, dengan insentif pajak bagi perusahaan yang menerapkan WFA. Data Kementerian Perhubungan memprediksi 193 juta perjalanan mudik tahun ini, naik 15% dari 2025. PNS diimbau memanfaatkan platform digital seperti SPBE 4.0 untuk koordinasi kerja. (ryt)

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono membalas serangan politisi Gerindra, Sudaryo Purbaya, melalui unggahan Instagram pada Sabtu (14/2/2026) malam. Trenggono menyebut tuduhan Purbaya soal korupsi pengelolaan dana nelayan sebagai "fitnah murahan" demi ambisi politik.

Unggahan Trenggono yang viral itu menampilkan infografis data kinerja KKP 2025-2026, termasuk peningkatan ekspor perikanan 25% dan program bantuan nelayan Rp 15 triliun. "Bukan dengan kata-kata kosong, tapi data nyata yang bicara. Mari kita bangun ekonomi biru, bukan rusak dengan hoax," tulis Trenggono di akun @trenggonoswp.

Purbaya sebelumnya di acara diskusi virtual Kamis lalu (12/2) menuding Trenggono gagal atasi illegal fishing dan salah kelola subsidi BBM nelayan, yang katanya bocor ke mafia impor. Tuduhan ini memicu perdebatan panas di kalangan elite politik menjelang rakernas partai.

Hingga Minggu pagi (15/2), unggahan Trenggono mendapat 500 ribu like dan ribuan komentar dukungan dari nelayan serta aktivis lingkungan. Purbaya belum merespons balik. Pengamat politik Andi Wijayanto menilai ini strategi cerdas Trenggono untuk menggeser narasi ke isu ekonomi. "Di 2026, publik lebih peduli data daripada gosip," ujarnya.

Kedua tokoh ini dikenal rivalitas sejak Pemilu 2024. Trenggono dari PPP, sementara Purbaya pendukung kuat Gerindra. Perdebatan ini berpotensi panas menjelang Pilkada serentak akhir tahun. (ril/fin)
(End)

(Start) Jakarta, 14 Februari 2026 - Wakil Ketua DPR RI Ahmad Pramono Anung kembali mengingatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar rencana pembangunan gedung pusat baru di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) строго mematuhi regulasi cagar budaya. Pernyataan ini disampaikan Pramono usai rapat kerja dengan Komisi X DPR RI yang membahas pelestarian warisan sejarah Jakarta di tengah pembangunan kota pintar 2026.

"Kawasan HI adalah ikon cagar budaya nasional. Gedung MUI harus dirancang adaptif dengan teknologi ramah lingkungan, tapi tak boleh merusak siluet historis Bundaran HI," tegas Pramono di Gedung DPR RI, Senayan, Sabtu (14/2).

Rencana MUI yang diusulkan sejak 2024 ini menuai kontroversi karena potensi konflik dengan Undang-Undang Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010 yang telah direvisi pada 2025 untuk mendukung proyek berkelanjutan. Direktur Jenderal Cagar Budaya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Ratna Herawati, menegaskan bahwa desain gedung MUI harus lolos asesmen digital 3D yang wajib sejak Januari 2026.

MUI melalui Sekjen Anwar Abbas menyatakan komitmen penuh. "Kami akan kolaborasi dengan arsitek internasional untuk gedung hijau yang hormati HI. Target groundbreaking Mei 2026," ujar Abbas usai audiensi dengan Pramono.

Para pakar urban seperti Prof. Nirwoto Sri Oemarto memperingatkan, pelanggaran bisa picu demo virtual massal via metaverse Jakarta 2026. Pemerintah DKI Jakarta di bawah Gubernur terpilih 2024, Riza Halim, siap fasilitasi mediasi akhir bulan ini. (CNN Indonesia/Red)

(Start) Jakarta - Ratusan pelajar SMA di Jakarta Selatan menggelar demonstrasi massal pada Kamis (12/2/2026) di depan SMA Negeri 45 Jaksel. Aksi ini dipicu dugaan pelecehan seksual oleh seorang guru terhadap siswi kelas XI.

Para demonstran menuntut pemecatan segera sang guru berinisial A (45), yang dituding melakukan penganiayaan seksual berulang sejak Januari 2026. "Kami tak terima guru seperti ini masih mengajar anak-anak kami!" teriak koordinator demo, Rina (17), siswi kelas XII.

Kepala Sekolah, Drs. Budi Santoso, mengonfirmasi kejadian itu. "Kami sudah melaporkan ke polisi dan guru tersebut ditangguhkan sementara. Korban siswi berinisial S (16) sedang menjalani pemeriksaan medis dan psikologis," ujarnya kepada detikNews.

Polres Jaksel menyatakan guru A sudah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan korban dan saksi. "Kami amankan barang bukti berupa rekaman CCTV sekolah. Penyidikan berjalan cepat, tersangka dijerat UU Perlindungan Anak dan KUHP pelecehan seksual," kata Kapolres Jaksel AKBP Rudi Hartono.

Demo berlangsung damai hingga pukul 15.00 WIB, dengan pengawalan ketat polisi. Orang tua siswi korban mendesak Kementerian Pendidikan untuk audit serupa di seluruh sekolah negeri. Hingga berita ini ditulis, guru A masih ditahan. (ril/detikNews)

Jakarta - Pemerintah mengumumkan penyesuaian skema menu Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadan 2026 yang dimulai 18 Februari. Perubahan ini bertujuan menyesuaikan kebutuhan gizi siswa saat berpuasa, dengan penekanan pada menu berbuka dan sahur.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Siti Nurhaliza, menyatakan bahwa menu MBG reguler yang kaya karbohidrat dan protein akan diganti dengan varian takjil sehat seperti kurma organik, buah segar, dan yogurt probiotik untuk berbuka. "Kami pastikan asupan kalori tetap 800-1.000 kkal per hari per siswa, tapi disesuaikan ritme puasa agar tidak membebani pencernaan," ujarnya di Kantor Kemenag, Jakarta, Senin (16/2/2026).

Untuk sahur, menu difokuskan pada makanan tinggi serat dan elektrolit seperti oatmeal jagung, telur rebus, dan infused water jahe-lemon. Penyesuaian ini berlaku untuk 50 juta siswa penerima MBG di 38 provinsi, dengan anggaran tambahan Rp 5 triliun dari APBN 2026.

Direktur Jenderal Gizi Nasional, Dr. Ahmad Fauzi, menambahkan bahwa perubahan menu melibatkan 1.200 ahli gizi yang memantau 10.000 sekolah pilot. "Data tahun lalu tunjukkan penurunan stunting 15% berkat MBG Ramadan, kami targetkan 20% tahun ini," katanya.

Namun, beberapa pengamat mempertanyakan efektivitasnya. "Menu takjil sering boros, apalagi dengan inflasi pangan 4,2% Januari 2026. Pemerintah harus transparan distribusi," kritik Ketua Komisi XI DPR, Budi Santoso.

Kemendikdasmen menjanjikan monitoring via aplikasi MBGTrack 2.0, yang terintegrasi AI untuk deteksi penyimpangan. Program ini rencananya dievaluasi pasca-Lebaran 20 Maret 2026. (end)

(Start) Jakarta - DPR RI dalam sidang paripurna pada Kamis (12/2/2026) menyetujui 10 nama calon anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Persetujuan ini diharapkan memperkuat pengawasan program jaminan sosial di tengah tantangan ekonomi pasca-pandemi.

Sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad itu berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan. Usulan nama-nama tersebut berasal dari hasil seleksi Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk sejak akhir 2025.

"Sepuluh nama ini telah melalui uji kelayakan dan kepatutan yang ketat. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, termasuk akademisi, praktisi kesehatan, dan pakar ketenagakerjaan," ujar Ketua Pansus, Wakil Ketua Komisi IX Rahayu Saraswati, usai sidang.

Daftar 10 anggota Dewas BPJS Kesehatan meliputi: Prof. Dr. Nila Moeloek (mantan Menteri Kesehatan), Dr. Terawan Agus Putranto, Siti Fadilah Supari, dan tujuh lainnya termasuk perwakilan masyarakat sipil. Sementara untuk BPJS Ketenagakerjaan: Hanif Faisol Nurofiq, Said Abdullah, dan delapan tokoh terkait.

Pengesahan ini langsung mendapat apresiasi dari Menteri Kesehatan dr. Zainal Abidin dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. "Ini langkah strategis untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas BPJS di era digital 2026," kata Zainal.

BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan kini dihadapkan pada isu defisit iuran dan perluasan cakupan digital via aplikasi JKN Mobile 5.0. Dewas baru diharapkan bisa mengawasi implementasi AI dalam klaim dan pencegahan penyalahgunaan dana.

Sidang paripurna berakhir pukul 15.00 WIB dengan pemukulan palu oleh Pimpinan DPR. Pengangkatan resmi dijadwalkan pekan depan oleh Presiden Prabowo Subianto. (dry/rfd)

(Start) Jakarta - Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (12/2/2026). Dalam pertemuan tersebut, Prabowo mengajak pelaku sektor industri untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya guna mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional 7 persen di tahun ini.

"Indonesia sedang bangkit. Saya minta para pengusaha, khususnya industri manufaktur dan teknologi, untuk ekspansi dan ciptakan jutaan lapangan kerja baru. Pemerintah siap fasilitasi insentif pajak dan kemudahan perizinan," ujar Prabowo usai pertemuan.

Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, menyambut positif ajakan tersebut. "Kami komitmen dukung program presiden dengan investasi Rp500 triliun di sektor industri hijau dan digital sepanjang 2026," katanya.

Pertemuan ini bagian dari strategi pemerintah mengatasi pengangguran pasca-pandemi dan transisi energi. Data BPS per Januari 2026 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di 4,8 persen, turun dari 5,3 persen tahun lalu. (end)

(Jakarta, 14 Februari 2026) - Aktivis Bonatua Simanjuntak menggebrak publik dengan menunjukkan salinan ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diklaim diperoleh langsung dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Dalam konferensi pers virtual yang disiarkan melalui media sosialnya pada Minggu sore, Bonatua menyatakan, "Saya putuskan membagikan ini ke publik agar transparansi terwujud."

Bonatua, yang dikenal sebagai pengkritik vokal isu pendidikan politik, menampilkan dokumen digital berupa salinan ijazah sarjana Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM). "Dokumen ini saya dapatkan melalui permohonan informasi publik ke KPU RI bulan lalu. Ini bukti autentik yang selama ini ditunggu masyarakat," ujarnya sambil memamerkan watermark resmi KPU pada layar.

Kontroversi ijazah Jokowi kembali mencuat sejak akhir 2025, ketika sejumlah pihak mempertanyakan keaslian dokumen pendidikan mantan presiden keenam itu. Pihak UGM sebelumnya telah mengonfirmasi keaslian ijazah asli Jokowi, namun Bonatua menegaskan bahwa salinan dari KPU ini "memberi kepastian hukum tambahan."

"Saya bagikan ini bukan untuk menyerang siapa pun, tapi agar publik bisa verifikasi sendiri. Di era digital 2026, tak ada lagi ruang untuk keraguan," tambah Bonatua, yang juga mengunggah file PDF dokumen tersebut di platform X dan Telegram-nya, dengan unduhan mencapai ribuan dalam hitungan jam.

KPU RI belum memberikan tanggapan resmi terkait penyebaran dokumen tersebut hingga berita ini diturunkan. Sementara itu, pendukung Jokowi di media sosial ramai membantah, menyebut aksi Bonatua sebagai upaya politisasi isu lama. (Kompas.tv)

(Jakarta, 15 Februari 2026) Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, mengecam keras praktik pemanfaatan karya jurnalistik oleh sistem kecerdasan buatan (AI) tanpa membayar royalti. "Ini bukan lagi sekadar pelanggaran hak cipta, tapi perampokan intelektual yang terorganisir terhadap profesi jurnalistik," tegas Ninik dalam konferensi pers di kantor Dewan Pers, Jakarta, Senin (15/2).

Menurut Ninik, maraknya platform AI generatif seperti Grok-4 dan Llama 3.5 yang melatih modelnya dengan scraping massal artikel berita tanpa izin telah merugikan media nasional hingga triliunan rupiah. "Data terbaru dari Asosiasi Media Digital Indonesia (AMDI) menunjukkan kerugian industri mencapai Rp5,2 triliun sejak 2024, dan tren ini terus meningkat di 2026," ungkapnya.

Dewan Pers mendesak pemerintah segera merevisi UU Hak Cipta untuk mewajibkan lisensi wajib bagi perusahaan AI asing dan dalam negeri. "Kami akan ajukan gugatan class action bersama 150 media anggota jika tidak ada respons dalam 30 hari," tambah Ninik.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menyambut baik pernyataan tersebut dan berjanji membentuk tim khusus regulasi AI pada Maret 2026. Sementara itu, perusahaan AI seperti xAI dan Meta belum memberikan komentar resmi. (Kompas.com)

Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan wejangan tegas kepada kader baru partai pada acara pelantikan di Markas Besar Demokrat, Jakarta, Minggu (15/2/2026). AHY memperingatkan bahwa dunia politik begitu kejam, di mana reputasi yang dibangun puluhan tahun bisa langsung dihancurkan oleh lawan politik dalam sekejap.

"Politik itu kejam, saudara-saudara. Reputasi yang kita bangun selama puluhan tahun bisa dihabisi lawan politik hanya dalam hitungan detik. Jaga integritas, jaga nama baik partai, dan jangan lengah sedetik pun," tegas AHY di hadapan ratusan kader baru yang dilantik hari ini.

AHY menekankan pentingnya disiplin dan loyalitas di tengah dinamika politik pasca-Pemilu 2024 yang masih memanas menjelang Pilkada Serentak 2027. Ia juga mengingatkan pengalaman pribadi partai yang pernah terpuruk akibat serangan balik lawan.

Acara ini dihadiri sejumlah petinggi Demokrat seperti Syarief Hasan dan Edhie Baskoro Yudhoyono. Kader baru berjanji akan menjaga amanah AHY demi kemenangan Demokrat di masa depan. (adm/dtk)

(Riyadh - detikNews, 15/02/2026) Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memperkenalkan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI periode 2024-2029 dalam kunjungan kenegaraan ke Riyadh, Arab Saudi, Senin (15/2/2026).

Acara ini digelar di sela-sela Forum Ekonomi Dunia Islam 2026 yang dihadiri pemimpin perempuan dari berbagai negara. Megawati menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan di panggung global.

"Perempuan harus bisa segalanya. Dari mengurus rumah tangga hingga memimpin negara. Puan adalah bukti bahwa putri Indonesia mampu memimpin DPR dengan tangan besi," ujar Mega di hadapan Raja Salman bin Abdulaziz dan delegasi Saudi.

Puan, yang terpilih sebagai Ketua DPR pada 2024, menyampaikan terima kasih atas dukungan ibunya. "Saya siap membawa aspirasi rakyat Indonesia ke forum internasional. Kerja sama dengan Saudi di bidang ekonomi syariah dan energi hijau akan jadi prioritas," katanya.

Kunjungan ini juga membahas investasi Saudi di IKN Nusantara senilai USD 10 miliar, termasuk proyek masjid raksasa dan kota pintar berbasis AI. PDI-P klaim ini sebagai kemenangan diplomasi perempuan Indonesia di Timur Tengah. (haf/dtk)

Jakarta - Bekas lahan gedung Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, yang telah diruntuhkan sejak 2024, kini menampakkan wajah baru. Pada 15 Februari 2026, tim detikNews menyambangi lokasi di kawasan Gondangdia, Menteng, untuk melihat persiapan pembangunan gedung baru Majelis Ulama Indonesia (MUI) setinggi 40 lantai.

Proyek ambisius ini direncanakan rampung akhir 2027 dengan investasi Rp 5 triliun. "Gedung ini akan jadi pusat kajian Islam modern, lengkap dengan masjid raksasa berkapasitas 10.000 jamaah dan pusat riset AI halal," ujar Ketua Umum MUI Prof K.H. Muhammad Arifin Badri dalam konferensi pers kemarin.

Lahan seluas 2 hektar itu dibeli MUI dari pemerintah Inggris pasca-pemindahan kedubes ke kawasan SCBD. Saat ini, pondasi raksasa sudah terlihat, dengan alat berat beroperasi 24 jam. Warga sekitar antusias, meski ada keluhan soal kemacetan sementara. "Semoga jadi ikon kebanggaan umat," kata seorang warga.

Pembanguan ini bagian dari program MUI 2026-2030 untuk memperkuat peran di era digital. Pemerintah pusat beri dukungan infrastruktur via Kementerian PUPR. (End)