Teheran, SINDOnews Internasional – 15 Februari 2026

Pada acara peringatan Hari Revolusi Islam ke-47 di Teheran, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran secara terbuka memamerkan peta digital raksasa yang menunjukkan koordinat kota-kota utama Israel sebagai target potensial serangan rudal balistik. Pameran ini memicu kecaman keras dari Israel dan sekutunya, memanaskan ketegangan di Timur Tengah yang sudah memanas akibat konflik Gaza dan serangan Houthi di Laut Merah.

Peta tersebut secara spesifik menyoroti kota-kota seperti Tel Aviv, Haifa, Yerusalem, dan Beersheba, dengan garis merah menandai zona dampak rudal hipersonik seperti Fattah-2 dan Kheibar Shekan. Komandan IRGC, Jenderal Hossein Salami, menyatakan dalam pidato, "Zionis harus tahu bahwa setiap agresi mereka akan dibalas dengan hujan api yang tepat sasaran. Peta ini adalah peringatan, bukan ancaman kosong."

Iran mengklaim pameran ini sebagai respons atas serangan udara Israel terhadap fasilitas nuklirnya di Natanz bulan lalu, yang menewaskan 12 ilmuwan Iran. "Kami siap membela diri dengan kemampuan asimetris terbaru," tambah Salami, merujuk pada stok ribuan rudal yang telah diuji coba sejak 2025.

Israel langsung bereaksi. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebutnya "provokasi barbar" dan memerintahkan kesiapsiagaan tertinggi di Iron Dome serta sistem pertahanan multilayer. "Iran bermain dengan api nuklir. Kami akan hancurkan ancaman ini sebelum terlambat," tegas Netanyahu dalam konferensi pers darurat. AS, melalui juru bicara Gedung Putih, mengecam Iran dan menjanjikan dukungan militer penuh bagi Israel, termasuk pengiriman tambahan baterai THAAD.

Analis militer memperingatkan bahwa eskalasi ini bisa memicu perang regional. "Iran punya rudal jangkauan 2.000 km, tapi Israel superior di pertahanan udara. Namun, intervensi Hizbullah Lebanon bisa ubah dinamika," kata pakar dari Institute for National Security Studies (INSS) Tel Aviv. Harga minyak dunia naik 5% menyusul berita ini, mencapai US$95 per barel.

PBB mendesak kedua pihak untuk menahan diri, sementara Uni Eropa menyerukan dialog melalui IAEA. Hingga berita ini disusun, tidak ada laporan serangan langsung, tapi pangkalan militer Israel di Mediterania dilaporkan dalam status siaga merah. (Redaksi SINDOnews Internasional/monitor internasional)

Jakarta, 15 Februari 2026 – Suasana tegang menyelimuti kawasan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pagi ini. Ribuan hakim dari berbagai pengadilan di seluruh nusantara mulai berdatangan sejak subuh, membentuk aksi unjuk rasa massal yang disebut sebagai "Gelombang Keadilan 2026".

Menurut panitia aksi yang terdiri dari perwakilan Ikatan Hakim Indonesia (IKaHI), sekitar 5.000 hakim dari 34 provinsi telah mendaftar untuk bergabung. Mereka menuntut transparansi dalam pengangkatan hakim agung baru, pemberantasan korupsi di lembaga yudisial, serta reformasi sistem pengadilan yang dinilai sudah usang. Banner-banner bertuliskan "Hakim Bersih, Keadilan Nyata" dan "Stop Nepotisme di MA" terpampang di mana-mana.

Ketua IKaHI, Budi Santoso, menyatakan dalam orasi pembuka, "Kami bukan lagi hakim yang diam. Mahkamah Agung harus membersihkan diri dari praktik korupsi yang merusak citra peradilan. Sudah saatnya ada audit independen terhadap semua keputusan kontroversial tahun-tahun belakangan." Santoso juga menyoroti kasus suap mega di Pengadilan Tinggi yang baru-baru ini terbongkar, yang diduga melibatkan oknum di MA.

Pihak Mahkamah Agung merespons dengan sigap. Sekretaris MA, Prof. Dr. Ahmad Rizali, menggelar konferensi pers darurat pukul 10.00 WIB. "Kami menghormati aspirasi saudara-saudara hakim. MA siap berdialog dan telah menyiapkan tim untuk mendengar tuntutan secara langsung. Namun, kami menolak tuduhan umum tanpa bukti," ujarnya. Rizali menjanjikan pembentukan Komisi Reformasi Yudisial dalam waktu dua minggu.

Aksi ini didukung oleh berbagai elemen masyarakat sipil, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan akan memantau perkembangannya. Polisi telah mengerahkan 2.000 personel untuk menjaga ketertiban, meski hingga siang hari situasi masih kondusif tanpa insiden.

Para pengamat hukum memprediksi aksi ini bisa menjadi titik balik bagi sistem peradilan Indonesia di era pasca-reformasi 2026. "Ini momentum emas untuk membersihkan yudisial dari endemik korupsi," kata pakar hukum dari Universitas Indonesia, Dr. Lina Wijaya. Hingga berita ini disusun, massa masih bertahan di depan gedung MA, bernyanyi lagu kebangsaan dan menyalakan lilin sebagai simbol cahaya keadilan.

Pantau terus perkembangan berita ini di situs resmi BeritaNasional2026.com.

(Jakarta, 14 Februari 2026) - Aktivis politik Bonatua Sinaga mengklaim telah menerima salinan ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tanpa sensor apa pun dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dokumen tersebut diserahkan secara resmi pada Jumat (13/2) setelah proses pengajuan informasi publik yang berlangsung selama enam bulan.

Bonatua menyatakan bahwa ijazah asli dari Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut menunjukkan detail lengkap, termasuk nomor registrasi, tanda tangan dekan, dan catatan kelulusan pada 1985. "Ini bukti transparansi yang ditunggu-tunggu publik. Tidak ada lagi alasan untuk menyembunyikan fakta," ujar Bonatua dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (14/2).

KPU membenarkan pemberian dokumen tersebut melalui Direktur Hukum KPU, I Made Degung. "Kami mematuhi UU Keterbukaan Informasi Publik. Dokumen ini autentik dan telah diverifikasi ulang," katanya. Namun, pihak UGM belum memberikan komentar resmi terkait keaslian.

Isu ijazah Jokowi kembali mencuat di 2026 setelah putusan Mahkamah Konstitusi menolak gugatan serupa pada 2025. Pengamat politik menilai ini bisa memicu perdebatan baru menjelang Pemilu 2029. Jokowi sendiri belum merespons hingga berita ini diturunkan. (CNN Indonesia)

(Start)
Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono membalas serangan politisi Gerindra, Sudaryo Purbaya, melalui unggahan Instagram pada Sabtu (14/2/2026) malam. Trenggono menyebut tuduhan Purbaya soal korupsi pengelolaan dana nelayan sebagai "fitnah murahan" demi ambisi politik.

Unggahan Trenggono yang viral itu menampilkan infografis data kinerja KKP 2025-2026, termasuk peningkatan ekspor perikanan 25% dan program bantuan nelayan Rp 15 triliun. "Bukan dengan kata-kata kosong, tapi data nyata yang bicara. Mari kita bangun ekonomi biru, bukan rusak dengan hoax," tulis Trenggono di akun @trenggonoswp.

Purbaya sebelumnya di acara diskusi virtual Kamis lalu (12/2) menuding Trenggono gagal atasi illegal fishing dan salah kelola subsidi BBM nelayan, yang katanya bocor ke mafia impor. Tuduhan ini memicu perdebatan panas di kalangan elite politik menjelang rakernas partai.

Hingga Minggu pagi (15/2), unggahan Trenggono mendapat 500 ribu like dan ribuan komentar dukungan dari nelayan serta aktivis lingkungan. Purbaya belum merespons balik. Pengamat politik Andi Wijayanto menilai ini strategi cerdas Trenggono untuk menggeser narasi ke isu ekonomi. "Di 2026, publik lebih peduli data daripada gosip," ujarnya.

Kedua tokoh ini dikenal rivalitas sejak Pemilu 2024. Trenggono dari PPP, sementara Purbaya pendukung kuat Gerindra. Perdebatan ini berpotensi panas menjelang Pilkada serentak akhir tahun. (ril/fin)
(End)

(Start) Jakarta, 14 Februari 2026 - Wakil Ketua DPR RI Ahmad Pramono Anung kembali mengingatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar rencana pembangunan gedung pusat baru di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) строго mematuhi regulasi cagar budaya. Pernyataan ini disampaikan Pramono usai rapat kerja dengan Komisi X DPR RI yang membahas pelestarian warisan sejarah Jakarta di tengah pembangunan kota pintar 2026.

"Kawasan HI adalah ikon cagar budaya nasional. Gedung MUI harus dirancang adaptif dengan teknologi ramah lingkungan, tapi tak boleh merusak siluet historis Bundaran HI," tegas Pramono di Gedung DPR RI, Senayan, Sabtu (14/2).

Rencana MUI yang diusulkan sejak 2024 ini menuai kontroversi karena potensi konflik dengan Undang-Undang Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010 yang telah direvisi pada 2025 untuk mendukung proyek berkelanjutan. Direktur Jenderal Cagar Budaya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Ratna Herawati, menegaskan bahwa desain gedung MUI harus lolos asesmen digital 3D yang wajib sejak Januari 2026.

MUI melalui Sekjen Anwar Abbas menyatakan komitmen penuh. "Kami akan kolaborasi dengan arsitek internasional untuk gedung hijau yang hormati HI. Target groundbreaking Mei 2026," ujar Abbas usai audiensi dengan Pramono.

Para pakar urban seperti Prof. Nirwoto Sri Oemarto memperingatkan, pelanggaran bisa picu demo virtual massal via metaverse Jakarta 2026. Pemerintah DKI Jakarta di bawah Gubernur terpilih 2024, Riza Halim, siap fasilitasi mediasi akhir bulan ini. (CNN Indonesia/Red)

(Start) Jakarta - DPR RI dalam sidang paripurna pada Kamis (12/2/2026) menyetujui 10 nama calon anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Persetujuan ini diharapkan memperkuat pengawasan program jaminan sosial di tengah tantangan ekonomi pasca-pandemi.

Sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad itu berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan. Usulan nama-nama tersebut berasal dari hasil seleksi Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk sejak akhir 2025.

"Sepuluh nama ini telah melalui uji kelayakan dan kepatutan yang ketat. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, termasuk akademisi, praktisi kesehatan, dan pakar ketenagakerjaan," ujar Ketua Pansus, Wakil Ketua Komisi IX Rahayu Saraswati, usai sidang.

Daftar 10 anggota Dewas BPJS Kesehatan meliputi: Prof. Dr. Nila Moeloek (mantan Menteri Kesehatan), Dr. Terawan Agus Putranto, Siti Fadilah Supari, dan tujuh lainnya termasuk perwakilan masyarakat sipil. Sementara untuk BPJS Ketenagakerjaan: Hanif Faisol Nurofiq, Said Abdullah, dan delapan tokoh terkait.

Pengesahan ini langsung mendapat apresiasi dari Menteri Kesehatan dr. Zainal Abidin dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. "Ini langkah strategis untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas BPJS di era digital 2026," kata Zainal.

BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan kini dihadapkan pada isu defisit iuran dan perluasan cakupan digital via aplikasi JKN Mobile 5.0. Dewas baru diharapkan bisa mengawasi implementasi AI dalam klaim dan pencegahan penyalahgunaan dana.

Sidang paripurna berakhir pukul 15.00 WIB dengan pemukulan palu oleh Pimpinan DPR. Pengangkatan resmi dijadwalkan pekan depan oleh Presiden Prabowo Subianto. (dry/rfd)

(Jakarta, 14 Februari 2026) - Aktivis Bonatua Simanjuntak menggebrak publik dengan menunjukkan salinan ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diklaim diperoleh langsung dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Dalam konferensi pers virtual yang disiarkan melalui media sosialnya pada Minggu sore, Bonatua menyatakan, "Saya putuskan membagikan ini ke publik agar transparansi terwujud."

Bonatua, yang dikenal sebagai pengkritik vokal isu pendidikan politik, menampilkan dokumen digital berupa salinan ijazah sarjana Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM). "Dokumen ini saya dapatkan melalui permohonan informasi publik ke KPU RI bulan lalu. Ini bukti autentik yang selama ini ditunggu masyarakat," ujarnya sambil memamerkan watermark resmi KPU pada layar.

Kontroversi ijazah Jokowi kembali mencuat sejak akhir 2025, ketika sejumlah pihak mempertanyakan keaslian dokumen pendidikan mantan presiden keenam itu. Pihak UGM sebelumnya telah mengonfirmasi keaslian ijazah asli Jokowi, namun Bonatua menegaskan bahwa salinan dari KPU ini "memberi kepastian hukum tambahan."

"Saya bagikan ini bukan untuk menyerang siapa pun, tapi agar publik bisa verifikasi sendiri. Di era digital 2026, tak ada lagi ruang untuk keraguan," tambah Bonatua, yang juga mengunggah file PDF dokumen tersebut di platform X dan Telegram-nya, dengan unduhan mencapai ribuan dalam hitungan jam.

KPU RI belum memberikan tanggapan resmi terkait penyebaran dokumen tersebut hingga berita ini diturunkan. Sementara itu, pendukung Jokowi di media sosial ramai membantah, menyebut aksi Bonatua sebagai upaya politisasi isu lama. (Kompas.tv)

(Start)
Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan wejangan tegas kepada kader baru partai pada acara pelantikan di Markas Besar Demokrat, Jakarta, Minggu (15/2/2026). AHY memperingatkan bahwa dunia politik begitu kejam, di mana reputasi yang dibangun puluhan tahun bisa langsung dihancurkan oleh lawan politik dalam sekejap.

"Politik itu kejam, saudara-saudara. Reputasi yang kita bangun selama puluhan tahun bisa dihabisi lawan politik hanya dalam hitungan detik. Jaga integritas, jaga nama baik partai, dan jangan lengah sedetik pun," tegas AHY di hadapan ratusan kader baru yang dilantik hari ini.

AHY menekankan pentingnya disiplin dan loyalitas di tengah dinamika politik pasca-Pemilu 2024 yang masih memanas menjelang Pilkada Serentak 2027. Ia juga mengingatkan pengalaman pribadi partai yang pernah terpuruk akibat serangan balik lawan.

Acara ini dihadiri sejumlah petinggi Demokrat seperti Syarief Hasan dan Edhie Baskoro Yudhoyono. Kader baru berjanji akan menjaga amanah AHY demi kemenangan Demokrat di masa depan. (adm/dtk)

(Riyadh - detikNews, 15/02/2026) Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memperkenalkan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI periode 2024-2029 dalam kunjungan kenegaraan ke Riyadh, Arab Saudi, Senin (15/2/2026).

Acara ini digelar di sela-sela Forum Ekonomi Dunia Islam 2026 yang dihadiri pemimpin perempuan dari berbagai negara. Megawati menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan di panggung global.

"Perempuan harus bisa segalanya. Dari mengurus rumah tangga hingga memimpin negara. Puan adalah bukti bahwa putri Indonesia mampu memimpin DPR dengan tangan besi," ujar Mega di hadapan Raja Salman bin Abdulaziz dan delegasi Saudi.

Puan, yang terpilih sebagai Ketua DPR pada 2024, menyampaikan terima kasih atas dukungan ibunya. "Saya siap membawa aspirasi rakyat Indonesia ke forum internasional. Kerja sama dengan Saudi di bidang ekonomi syariah dan energi hijau akan jadi prioritas," katanya.

Kunjungan ini juga membahas investasi Saudi di IKN Nusantara senilai USD 10 miliar, termasuk proyek masjid raksasa dan kota pintar berbasis AI. PDI-P klaim ini sebagai kemenangan diplomasi perempuan Indonesia di Timur Tengah. (haf/dtk)