Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengumumkan jadwal Work From Anywhere (WFA) selama lima hari sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah tahun 2026. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban transportasi dan memfasilitasi mudik Lebaran bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta ASN di seluruh Indonesia.

Menurut Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2026 yang diterbitkan pada 10 Februari 2026, WFA akan berlaku mulai 13-17 Maret 2026 (sebelum Lebaran) dan 26-30 Maret 2026 (sesudah Lebaran). Idul Fitri sendiri diprediksi jatuh pada 20 Maret 2026, dengan cuti bersama nasional pada 20-24 Maret 2026.

"Kebijakan WFA ini memberikan fleksibilitas bagi PNS untuk bekerja dari mana saja, termasuk rumah atau daerah asal selama mudik, asal tetap menjaga produktivitas dan melaporkan kehadiran melalui aplikasi SIPDASI," ujar Menteri PANRB, Rini Wulandari, dalam konferensi pers virtual, Selasa (11/2/2026).

WFA ini mencakup seluruh instansi pemerintahan pusat dan daerah, kecuali unit pelayanan publik esensial seperti rumah sakit, bandara, dan pelabuhan yang tetap menerapkan Work From Office (WFO) penuh. PNS diwajibkan menyelesaikan target kinerja bulanan dan mengikuti rapat virtual jika diperlukan.

Kebijakan serupa pernah diterapkan pada Lebaran 2025 yang sukses mengurangi kemacetan mudik hingga 25 persen menurut data Kementerian Perhubungan. "Ini bagian dari transformasi digital birokrasi untuk kesejahteraan ASN," tambah Rini.

Hingga berita ini diturunkan, Asosiasi PNS Indonesia menyambut baik kebijakan ini sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi ASN selama pandemi dan pasca-pandemi. (dry/htt)

(Start)

Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menjelaskan penyebab perbedaan data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan dengan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Penjelasan ini disampaikan saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (17/2/2026).

"Perbedaan data ini murni teknis. Data PBI JKN dari Kemensos berjumlah 100,5 juta jiwa per Januari 2026, sementara Kemenkes mencatat 98,2 juta. Ini karena proses sinkronisasi database yang masih berlangsung pasca-integrasi DTKS nasional versi 3.0," ujar Risma di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Mensos menambahkan, ketidaksesuaian disebabkan oleh verifikasi lapangan yang dilakukan Kemensos menggunakan AI dan drone pemantauan rumah tangga miskin di 514 kabupaten/kota. "Kemenkes fokus pada data klaim layanan kesehatan, sementara kami pada data kelayakan bantuan. Sudah ada MoU untuk rekonsiliasi data akhir Maret 2026," lanjutnya.

Wakil Ketua Komisi IX, dr. Terawan Agus Putranto, meminta percepatan. "Ini krusial untuk cakupan JKN 100 persen di 2026 sesuai RPJMN. Jangan sampai PBI tergerus karena data ganda," tegasnya.

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes, dr. Abdul Kadir, membenarkan adanya disparitas 2,3 juta data. "Kami sedang audit bersama BPJS untuk hindari pemborosan anggaran Rp 45 triliun PBI tahun ini," katanya.

Pemerintah menargetkan seluruh perbedaan teratasi sebelum Lebaran 2026, dengan bantuan platform Big Data Nasional yang diluncurkan Januari lalu. (dry/rsl)

Jakarta - Komisi I DPR RI menyetujui penerimaan hibah dari Jepang senilai 1,9 juta Yen Jepang (sekitar Rp 200 miliar) untuk pengadaan empat kapal patroli cepat guna penguatan maritim di wilayah Natuna. Persetujuan ini disahkan dalam rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan, Rabu (18/2/2026).

Ketua Komisi I DPR, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, menyatakan hibah ini strategis mengingat ketegangan di Laut China Selatan yang masih berlanjut hingga 2026. "Hibah ini setara dengan empat kapal patroli kelas PC-40 yang modern, dilengkapi radar canggih dan senjata ringan. Ini akan tingkatkan kapabilitas TNI AL di perairan kita," ujarnya usai rapat.

Menurut Kementerian Pertahanan, kapal-kapal tersebut akan diproduksi oleh PT PAL Indonesia bekerja sama dengan Mitsubishi Heavy Industries Jepang, dengan pengiriman dijadwalkan akhir 2026. Hibah ini bagian dari program Japan-Indonesia Maritime Security Dialogue (JIMSD) yang diperkuat pasca-KTT ASEAN-Jepang 2025.

Anggota Komisi I dari Fraksi PDIP, Utut Adianto, mendukung penuh. "Ini bukti diplomasi pertahanan kita berhasil. Tidak ada beban APBN, tapi manfaatnya besar untuk kedaulatan NKRI," katanya. Sementara itu, Fraksi Gerindra meminta transparansi penggunaan hibah agar tepat sasaran. Rapat berlangsung harmonis tanpa dissenting vote. (dry/rsl)

(Start)
BANDUNG, KOMPAS.com – Tim SAR gabungan berhasil menemukan jasad seorang pendaki yang hilang di Bukit Mongkrang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada Sabtu (14/2/2026) malam. Pendaki tersebut ditemukan meninggal dunia di lereng Bukit Mitis yang berjarak sekitar 5 kilometer dari lokasi awal hilang.

Korban bernama Andi Pratama (28), warga Jakarta Selatan, dilaporkan hilang sejak Jumat (13/2/2026) siang saat mendaki sendirian di Bukit Mongkrang. Keluarga melaporkan ke Pos SAR Cisurupan setelah Andi tak kunjung kembali dan ponselnya tak aktif.

"Kami temukan korban sekitar pukul 20.45 WIB di ketinggian 1.200 mdpl Bukit Mitis. Diduga korban tersesat akibat kabut tebal dan hujan deras yang melanda sejak Kamis lalu. Penyebab kematian diduga hipotermia dan jatuh dari tebing," ujar Kepala Pos SAR Cisurupan, Yudi Hermawan, Minggu (15/2/2026).

Tim SAR yang terdiri dari 45 personel Basarnas, Polri, TNI, dan relawan mendaki sejak Sabtu pagi dengan dukungan drone thermal. Jasad korban dievakuasi ke Posko SAR dan diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan di Jakarta.

Kepala Basarnas Jawa Barat, Nana Supriatna, mengimbau pendaki untuk tidak mendaki solo dan memantau prakiraan cuaca BMKG. Saat ini, hujan lebat masih mengguyur wilayah Bandung Raya hingga Senin (16/2/2026). (END)

(Start)
Jakarta - Pemerintah mengumumkan penyesuaian skema menu Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadan 2026 yang dimulai 18 Februari. Perubahan ini bertujuan menyesuaikan kebutuhan gizi siswa saat berpuasa, dengan penekanan pada menu berbuka dan sahur.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Siti Nurhaliza, menyatakan bahwa menu MBG reguler yang kaya karbohidrat dan protein akan diganti dengan varian takjil sehat seperti kurma organik, buah segar, dan yogurt probiotik untuk berbuka. "Kami pastikan asupan kalori tetap 800-1.000 kkal per hari per siswa, tapi disesuaikan ritme puasa agar tidak membebani pencernaan," ujarnya di Kantor Kemenag, Jakarta, Senin (16/2/2026).

Untuk sahur, menu difokuskan pada makanan tinggi serat dan elektrolit seperti oatmeal jagung, telur rebus, dan infused water jahe-lemon. Penyesuaian ini berlaku untuk 50 juta siswa penerima MBG di 38 provinsi, dengan anggaran tambahan Rp 5 triliun dari APBN 2026.

Direktur Jenderal Gizi Nasional, Dr. Ahmad Fauzi, menambahkan bahwa perubahan menu melibatkan 1.200 ahli gizi yang memantau 10.000 sekolah pilot. "Data tahun lalu tunjukkan penurunan stunting 15% berkat MBG Ramadan, kami targetkan 20% tahun ini," katanya.

Namun, beberapa pengamat mempertanyakan efektivitasnya. "Menu takjil sering boros, apalagi dengan inflasi pangan 4,2% Januari 2026. Pemerintah harus transparan distribusi," kritik Ketua Komisi XI DPR, Budi Santoso.

Kemendikdasmen menjanjikan monitoring via aplikasi MBGTrack 2.0, yang terintegrasi AI untuk deteksi penyimpangan. Program ini rencananya dievaluasi pasca-Lebaran 20 Maret 2026. (end)

(Start)
Jakarta - Bekas lahan gedung Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, yang telah diruntuhkan sejak 2024, kini menampakkan wajah baru. Pada 15 Februari 2026, tim detikNews menyambangi lokasi di kawasan Gondangdia, Menteng, untuk melihat persiapan pembangunan gedung baru Majelis Ulama Indonesia (MUI) setinggi 40 lantai.

Proyek ambisius ini direncanakan rampung akhir 2027 dengan investasi Rp 5 triliun. "Gedung ini akan jadi pusat kajian Islam modern, lengkap dengan masjid raksasa berkapasitas 10.000 jamaah dan pusat riset AI halal," ujar Ketua Umum MUI Prof K.H. Muhammad Arifin Badri dalam konferensi pers kemarin.

Lahan seluas 2 hektar itu dibeli MUI dari pemerintah Inggris pasca-pemindahan kedubes ke kawasan SCBD. Saat ini, pondasi raksasa sudah terlihat, dengan alat berat beroperasi 24 jam. Warga sekitar antusias, meski ada keluhan soal kemacetan sementara. "Semoga jadi ikon kebanggaan umat," kata seorang warga.

Pembanguan ini bagian dari program MUI 2026-2030 untuk memperkuat peran di era digital. Pemerintah pusat beri dukungan infrastruktur via Kementerian PUPR. (End)