(Start) Jakarta, 14 Februari 2026 - Wakil Ketua DPR RI Ahmad Pramono Anung kembali mengingatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar rencana pembangunan gedung pusat baru di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) строго mematuhi regulasi cagar budaya. Pernyataan ini disampaikan Pramono usai rapat kerja dengan Komisi X DPR RI yang membahas pelestarian warisan sejarah Jakarta di tengah pembangunan kota pintar 2026.

"Kawasan HI adalah ikon cagar budaya nasional. Gedung MUI harus dirancang adaptif dengan teknologi ramah lingkungan, tapi tak boleh merusak siluet historis Bundaran HI," tegas Pramono di Gedung DPR RI, Senayan, Sabtu (14/2).

Rencana MUI yang diusulkan sejak 2024 ini menuai kontroversi karena potensi konflik dengan Undang-Undang Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010 yang telah direvisi pada 2025 untuk mendukung proyek berkelanjutan. Direktur Jenderal Cagar Budaya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Ratna Herawati, menegaskan bahwa desain gedung MUI harus lolos asesmen digital 3D yang wajib sejak Januari 2026.

MUI melalui Sekjen Anwar Abbas menyatakan komitmen penuh. "Kami akan kolaborasi dengan arsitek internasional untuk gedung hijau yang hormati HI. Target groundbreaking Mei 2026," ujar Abbas usai audiensi dengan Pramono.

Para pakar urban seperti Prof. Nirwoto Sri Oemarto memperingatkan, pelanggaran bisa picu demo virtual massal via metaverse Jakarta 2026. Pemerintah DKI Jakarta di bawah Gubernur terpilih 2024, Riza Halim, siap fasilitasi mediasi akhir bulan ini. (CNN Indonesia/Red)