(Start)

Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menjelaskan penyebab perbedaan data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan dengan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Penjelasan ini disampaikan saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (17/2/2026).

"Perbedaan data ini murni teknis. Data PBI JKN dari Kemensos berjumlah 100,5 juta jiwa per Januari 2026, sementara Kemenkes mencatat 98,2 juta. Ini karena proses sinkronisasi database yang masih berlangsung pasca-integrasi DTKS nasional versi 3.0," ujar Risma di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Mensos menambahkan, ketidaksesuaian disebabkan oleh verifikasi lapangan yang dilakukan Kemensos menggunakan AI dan drone pemantauan rumah tangga miskin di 514 kabupaten/kota. "Kemenkes fokus pada data klaim layanan kesehatan, sementara kami pada data kelayakan bantuan. Sudah ada MoU untuk rekonsiliasi data akhir Maret 2026," lanjutnya.

Wakil Ketua Komisi IX, dr. Terawan Agus Putranto, meminta percepatan. "Ini krusial untuk cakupan JKN 100 persen di 2026 sesuai RPJMN. Jangan sampai PBI tergerus karena data ganda," tegasnya.

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes, dr. Abdul Kadir, membenarkan adanya disparitas 2,3 juta data. "Kami sedang audit bersama BPJS untuk hindari pemborosan anggaran Rp 45 triliun PBI tahun ini," katanya.

Pemerintah menargetkan seluruh perbedaan teratasi sebelum Lebaran 2026, dengan bantuan platform Big Data Nasional yang diluncurkan Januari lalu. (dry/rsl)